kebijakan fiskal dan moneter

BAB I

PENDAHULUAN

• Latar Belakang

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan, (negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama di negara berkembang

·         RUMUSAN MASALAH

1.      Apa kebijakan stabilitas itu ?

2.      Apa definisi dari kebijakan fiscal dan kebijakan moneter ?

3.      Apa langkah atau kebijkan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi ?

·         FUNGSI DAN TUJUAN

1.      Agar kita mengetahui apa yang di maksud dengan kebijakan stabilitas

2.      Agar kita mengetahui manfaat mengambil kebijakan fiscal dan kebijakan moneter

3.      Agar kita mengetahui apa yang di lakukan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi

BAB II

PEMBAHASAN

A.    KEBIJAKAN STABILITAS

            Ekonom, William MC Chesney marrin, memandang perekonomian tidak stabil secara interan mereka berpendapat bahwa perekonomian sering mengalami guncangan pada penawaran agregat dan permintaan agregat. Kecuali para pembuat kebijakan menggunakan kebijakan moneter dan fiscal unutk menstabilkan perekonomian, guncangan ini akan menyebabkan fluktuasi yang tidak perlu dan tidak efisien dalam output, pengangguran dan inflasi. Menurut pendapat populer kebijakn makro ekonomi seharusnya “ meniru angin “ yang mendorong perekonomian ketika mogok dam memperlambat ketika mesinnya terlalu panas.[1]

1.      KEBIJAKAN FISKAL

            Kebijakan fiscal adalah kebijakan atau langkah – langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah – masalah ekonomi yang di hadapi.[2]

a.       Kebijakan fiscal terdapat kebijakan diantaranya :

·         Penstabil otomatik

Dalam perekonomian terdapat beberapa jenis pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang akan secara otomatik menciptakan kestabilan yang lebih tinggi kepada kegiatan ekonomi. Jenis jenis penstabil otomatik:[3]

1.      Pajak proporsi dan pajak progresif

2.      Asuransi pengaguran

Di berbagai Negara maju para pekerja di haruskan membayar sejumlah uang iuran tertentu . pemerintah di Negara – Negara tersebut membuat undang – undang yang mengharuskan para pekerja yang sedang bekerja untuk melakukan pembayaran secara periodic kepada dana asuransi pengaguran tersebut. Akan tetapi, sebaliknya undang – undang itu memberi hak kepada pekerja untuk meminta bantuan keuangan apabila mereka sedang menganggur.

3.      Kebijakan harga minimum

Kebijakan pemerintah untuk menentukan harga – harga barang atau jasa tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindarkan akibat yang merugikan dari kemerosotan harga yang sangat besar terhadap hasil – hasil produksi tertentu kepada pendapatan dan kesejahteraan produsen.

4.      Kebijakan fiscal diskresioner

1)      Kebijakan ini dapat diartikan sebagai langkah – langkah pemerintah untuk merubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya.[4]

2)      mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu

3)      menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.

b.      Fungsi utama dari kebijakan fiscal :

·         fungsi alokasi

untuk mengalokasikan factor – factor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi secar layak dan dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat.

·         Fungsi distribusi

Fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan.

·         Fungsi stabilisasi

Agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga – harga umum yang relative stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.[5]

c.       Berdasarkan ide awal dan  latar belakang penerapan kebijakan fiscal, maka dapat di ketahui bahwa tujuan dari kebijakan fiscal adalah :

·         Mencegah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja.

·         Untuk stabilitas harga

·         Untuk mengatur laju investasi

·         Untuk mendorong investasi social secara optimal

·         Untuk menanggulangi inflasi

·         Meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidak stabilan internasional

·         Untuk meningkatkan dan meredistribusikan pendapatan nasional

d.      Berdasarkan penerapannya, maka kebijakan fiscal dapat di bagi menjadi 4 macam yaitu :

·         Pembiayaan fungsional, beberapa hal yang penting diantaranya:

1)      Pajak di pakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk penerimaan pemerintah. Jadi apabila dalam perekonomian masih ada pengangguran maka pajak tidak di perlukan.

2)      Apabila terjadi inflasi yang berlebihan maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat.

3)      Apabila pajak dan pinjaman di rasa tidak tepat maka pemerintah melakuakan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang.

·         Pengelolaan anggaran

1)      Terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dengan penerimaan pajak dengan pennesuaian anggaran untuk memperkecil ketidak stabilan ekonomi.

2)      Dalam masa depresi dimana banyak pengangguran maka belanja pemerintah adalah merupakan satu – satunya jalan terbaik untuk mengatasinya.

·         Stabilisasi anggaran otomatis :

1)      Dalam periode kesempatan kerja penuh  (full employment) pajak akan di usahakan surplus

2)      Apabila di dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi maka progam pajak tidak di ubah, tetapi konsekwensinya penerimaan pajak menurun, dan pengeluaran pemerintah semakin besar.

e.       Kebijakan fiscal sesuai IS – LM

Kebijakan fiscal sesuai dengan model IS – LM akan mempengaruhi pengeluaran agregat secara langsung. Misalnya, kenaikan pengeluaran pemerintah mendorong permintaan agregat dan cenderrung meningkatkan output.

Tetap tingkat output yan glebih tinggi cenderung pula meningkatkan suku bunga pasar modal, yang pada gilirannya mengurangi pengaruh kebijakkan fiscal terhadap tingkat output itu sendiri.[6]

2.      KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Kebijakan ini umumnya terbagi 2 yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif.[7]

a.       Fungsi utama bank sentral

Kalau diperhatikan peranan dan kegiatan yang di jalankan bank sentral di berbagai Negara. Maka akan dapat di lihat bahwa pada umumnya bank sentral di tugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan lima kegiatan berikut[8] :

1.      Bertindak sebagai bankkepada pemerintah

2.      Bertindak sebagai bank kepada bank – bank umum.

3.      Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga – lembaga keuangan lainnya.

4.      Mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri.

5.      Mencetak uang logam dan uang kertas yang di perlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan.

b.      Uang, harga dan inflasi

Sekarang kita mempunyai teori yang menjelaskan apa yang menentukan harga perekonomian. Teori tersebut memiliki 3 unsur :

·         factor – factor produksi dan fungsi produksi menentuakn tingkat output Y.

·         Jumlah uang beredar M menetukan nilai output nominal PY  kesimpulan ini berasal dari persamaan kuantitas dan asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap.

·         Tingkat harga P adalah rasio dari nilai nominal output PY terhadap tingkat output Y.

Dengan kata lain  kapabilitas produktif dari perekonomian menentukan GDP rill, kuantitas uang menentukan  GDP nominal dan deflator GDP adalah rasio dari GDP nominal terhadap GDP rill.

Teori menjelaskan apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah jumlah uang beredar. Karena perputaran adalah tetap setiap perubahan dalam jumlah uang beredar menyebabkan perubahan proporsional dalam GDP nominal karena factor – factor produksi dan fungsi produksi sudah menentukan GDP rill. Mak perubhan GDP nominal harus mencerminkan perubahan tingkat harga. Jadi teori kuantitas menunjukan bahwa tingkat harga adalah proporsional terhadap jumlah uang beredar.[9]

c.       Kebijakan moneter terdapat dua jenis:

·         kebijakan moneter kuantitatif[10]

1)      melakukan jual beli surat – surat berharga di dalam pasar surat – surat berharga tersebut.

2)      Membuat perubahan ke atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus di bayar oleh bank – bank umum.

3)      Membuat perubahan ke atas tingkat cadangan minimum yang harus di simpan oleh bank – bank umum

·         Kebijakan moneter kualitatif[11]

1)      Pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis – jenis pinjaman mana yang harus di kurangi atau di galakkan.

2)      Pembujukan moral, yaitu bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan – pimpinan bank umum untuk meminta bank – bank umum melakukan langkah – langkah tertentu.

Menurut Gubernur Bank Indonesia ( BI ) krisis keuangan sejak medio 1997 menegaskan betapa pentingnya kerangka stabilitas keuangan ( financial stability framework ).

d.      Dalam konteks stabilitas keuangan, ada dua aspek penting yaitu:[12]

·         stabilitas pasar baik pasar modal maupun pasar uang.

·         lembaga keuangan.

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang di simpankan kepada mereka.

e.       Jenis jenis lembaga keuangan[13]:

1)      Bank umum atau bank perdagangan

Institusi bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang di perolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.

2). Bank tabungan

Bank ini melakukan kegiatan hamper seperti perusahaan peminjaman ia menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang dan kemudian meminjamkan atau menginvestasikan uang tersebut

3). Perusahaan peminjaman

Merupakan badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabunngan atau simpanan berjangka lama.

4). Pasaran saham

Suatu lembaga yang fungsi utamanya adalah menjadi pusat dimana saham perusahaan – perusahaan di perjual belikan.

5). Perusahaan asuransi

Terdiri dari perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada individu, perusahaan, dan lain – lain apabila terjadi kecelakaan, kebakaran, kematian dan lain – lain

f.       IMPLIMENTASI KEBIJAKSANAAN MONETER

·         Masalah dalam implimentasi

Penentuan tujuan kebijakasaaan moneter seperti pertumbuhan, inflasi serta neraca pembayaran yang sehat hanyalah merupakan salah satu bagian dari kebijaksanaan moneter. Masih banyak masalah yang perlu di pecahkan terutama dalam hal implementasinya.

·         Indicator dalam implementasi kebijaksanaan moneter.

Indikatornya adalah variable ekonomi yang memberikan informasi tentang gerakan perubahan dalam sector rill apakah sudah bergerak kea rah sasaran yang di inginkan atau belum.[14]

·         Target operasional

Syarat – syaratnya adalah :

1.      Bank senral harus dapat mengukur target operasional ini dalam jangka yang relative pendek.

2.      Bank sentral harus dapat mengatur volume target operasional ini dengan cara merubah instrument kebijaksanaan moneter.

3.      Perubahan volume target operasional dari waktu ke waktu mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan dalam variable indicator.

·         Jalur tingkat bunga

Menurut hipotesa ini variable indikatornya adalah tingkat bunga sedangkan dana perbankan sebagai target operasionalnya.

·         Jalur jumlah uang berdar

Menurut hipotesa ini variable indikatornya adalah pertumbuhan uang beredar sedangkan uang inti (monetary base) sebagai target operasionalnya.

·         Bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat

Kurva npermintaan agregat pada dasarnya menunjukkan kuantitas total barang dan jasa yang di minta dalam perekonomian pada tingkat harga berapapun. Bentuk kurva permintaan agregat miring ke bawah atau menghadap pusat sumbu karena tiga alsan berikut[15] :

·         Dampak kekayaan

Tingkat harga yang lebih rendah akan meningkatkan nilai rill dari uang tunai yang di pegang oleh rumah tangga, dan kesejahteraan yang lebih tiggi ini mendorong naiknya belanja konsumen.

·         Dampak suku bungan

Tingkat harga yang lebih rendah akan menurunkan suku bunga ketika masyarakat berupaya untuk meminjam kelebihan uang yang mereka pegang dan suku bunga yang lebih rendah mendorong pengeluaran untuk investasi.

·         Dampak nilai tukar

Ketika tingkat harga yang lebih rendah menurunkan suku bunga, para investor memindahkan sebagian dana mereka keluar negeri dan menyebabkan depresiasi mata uang domestic relative terhadap mata uang asing.

B.     Studi  Kasus

a.       Kebijakan Moneter

Krisis ekonomi tahun 2008 yang dialami Amerika merupakan suatu fenomena yang begitu besar yang dampaknya menyebar ke berbagai negara lain. Dalam konteks perbankan Indonesia, Pemerintah perlu berhati-hati, karena tidak ada yang dapat memperkirakan dalam dan luasnya krisis keungan global ini. Dampak yang paling dirasakan adalah nilai tukar Rupiah.

Adanya penarikan dana besar-besaran dalam valas (khususnya USD) oleh lembaga keuangan kreditor dan investor di Amerika Serikat menyebabkan kenaikan yang cukup besar terhadap permintaan valas (khususnya USD). Rupiah pun mengalami depresiasi yang sangat tajam terhadap USD. Bahkan, nilai tukar Rupiah sempat mencapai Rp. 12.900/USD pada November 2008.

Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD tentu saja sangat memberatkan aktivitas impor Indonesia, terutama impor barang elektronik, komoditas pertanian, ataupun barang otomotif yang harganya menjadi lebih mahal.

Sektor produksi juga terpengaruh dikarenakan pembelian alat-alat produksi impor yang semakin mahal dan juga pembayaran dari hutang-hutang yang jatuh tempo.

Di sisi ekspor, meskipun Dollar menguat terhadap Rupiah, bukan berarti hal tersebut mutlak menggembirakan karena meskipun harga barang ekspor lebih murah, daya beli negara tujuan (AS) pun melemah karena bank dan sumber pembiayaan di AS mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat menyalurkan kredit dengan lancar. [16]

b.      Kebijakan fiskal

Akibat dari krisis ekonomi 1998 yang menyebabkan sektor riil macet dan hiperinflasi, Utang Indonesia pada tahun 2000 mencapai Rp 1.226,1 triliun atau sekitar 96%dari PDB. Meningkatnya beban utang tersebut hampir seluruhnya ditimbulkan karena utang dalam negeri dengan jumlah yang besar sebagai akibat dari upaya kita untuk menyelamatkan sektor perbankan yang kacau akibat krisis. Jumlah utang dalam negeri terakumulasi sebesar Rp 643 triliun,

C.     ANALISA KASUS

 Untuk Menyikapi permasalahan ini, Pemerintah dan otoritas moneter seharusnya melakukan beberapa serangkaian kebijakan untuk mengurangi kekhawatiran/ketidakpercayaan publik terhadap kapabilitas dan likuiditas bank-bank nasional. Salah satu kebijakan moneter yang harus diambil pemerintah oleh pemerintah adalah:

·         Menaikan BI rate untuk mengantisipasi depresiasi terhadap nilai Rupiah dengan meningkatkan atraktifitas investasi dalam nilai Rupiah akibat spread bunga domestik dan luar negeri yang cukup tinggi.

·         melakukan jual beli surat – surat berharga di dalam pasar surat – surat berharga tersebut.

·         Membuat perubahan ke atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus di bayar oleh bank – bank umum.

·         Membuat perubahan ke atas tingkat cadangan minimum yang harus di simpan oleh bank – bank umum.

kebijakan pokok atau kebijakan fiskal yang harus diambil dari pihak pemerintah untuk menopang menaggulangi perbankan nasional selama krisis, diantaranya adalah kebijakan BLBI, kebijakan penjaminan bank, kebijakan rekapitalisasi.

·         Kebijakan BLBI, untuk mengatasi situasi darurat berupa kelangkaan likuiditas yang akut sebagai akibat dari arus dana keluar yang tidak terbendung dan makin membesar dalam perekonomian.

·         Kebijakan penjaminan bank, untuk mengatasi krisis kepercayaan, dengan memberikan jaminan penuh kepada nasabah dan kepada mereka yang bertransaksi dengan bank.

·         Rekapitalisasi Bank, selanjutnya adalah bagaimana membuat agar bank-bank yang tersisa setelah gelombang proses penutupan pada tahun 1998-1999 dapat beroperasi secara normal

·         Penstabil otomatik

·         Pajak proporsi dan pajak progresif

·         Asuransi pengaguran

·         Kebijakan harga minimum

·         Kebijakan fiscal diskresioner

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Kebijakan fiscal adalah kebijakan atau langkah – langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah – masalah ekonomi yang di hadapi

Kebijakan fiscal terdapat kebijakan diantaranya :

4.      Penstabil otomatik

5.      Pajak proporsi dan pajak progresif

6.      Asuransi pengaguran

7.      Kebijakan harga minimum

8.      Kebijakan fiscal diskresioner

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Kebijakan ini umumnya terbagi 2 yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif

Kebijakan moneter terdapat dua jenis:

9.      kebijakan moneter kuantitatif

10.  kebijakan moneter kualitatif

DAFTAR PUSTAKA

N Gregory mankiiw, pengantar ekonomi edisi dua,2003

N. Gregory mankiew, teori makro ekonomi edisi kelima,Jakarta erlngga,2003

N. Gregory mankiw, makroekonomi edisi keenam

Sukirno sadono, pengantar teori makro ekonomi,1994

Sukirno sadono, teori pengantar makro ekonomi edisi ketiga Jakarta Rajawali press 2007

Iskandar putong nd andjaswat edisi pertama, pengantar ekonomi makro,Jakarta:mitra wacana media,2008

Iskandar putong edisi ke dua, pengantar ekonomi mikro dan makro,2003

Rudiger dornbusch Stanley fischer, ekonomi makro edisi ke lima, 1994

Nopirin, Ph,D, ekonomi moneter edisi pertama Yogyakarta BPFE 2005,

Puspopranoto sawaldjo, keuangan, perbankan dan pasar keuangan, Jakarta:LP3ES, 2010

Jakarta kompas.com

---

[1] Mankiew N.Gregory, teori makro ekonomi edisi kelima,2003,hlm.372

[2] Sukirno sadono, pengantar teori makro ekonomi(Jakarta:rajawalipers,2006),hlm.170

[3]Sukirno sadono, pengantar teori makro ekonomi(Jakarta:rajawalipers,2006),hlm.174

[4] Sukirno sadono, pengantar teori makro ekonomi(Jakarta:rajawalipers,2006),hlm.179

[5] Putong iskandar nd andjaswati edisi pertama, pengantar ekonomi makro(Jakarta:erlangga 2006), hlm. 95

[6] Rudiger dornbusch Stanley fischer, ekonomi makro edisi ke lima,(rineka cipta:jakarta 1994), hlm.

[7] Putong iskandar, pengantar ekonomi mikro dan makro edisi ke dua,(ghalia Indonesia 2003), hlm.231

[8] Sukirno sadono, teori pengantar makro ekonomi edisi ketiga,1994,hlm.285

[9] mankiw N. Gregory, makroekonomi edisi keenam, hlm.85

[10] Sukirno sadono, pengantar teori makro ekonomi,1994,hlm.233

[11] Sukirno sadono, pengantar teori makro ekonomi,1994,hlm.238

[12] puspopranoto Sawaldjo, keuangan, perbankandan pasar keuangan (Jakarta:LP3ES 2010),hlm.52

[13] Sukirno sadono, teori pengantar makro ekonomi edisi ketiga, hlm.273

[14] Nopirin, Ph,D, ekonomi moneter edisi pertama(Yogyakarta:BPFE 2005),hlm 76

[15] N Gregory mankiiw, pengantar ekonomi edisi dua,2003,hlm.305

[16] Jakarta kompas.com